Tetapi Islam mulai merambah bumi nusantara sekitar abad ke-7 masehi. Hal ini seiring dengan perkembangan aktivitas perdagangan para saudagar muslim dari Gujarat India.
Kerajaan Islam yang pertama kali muncul di Indonesia ialah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh tahun 1292. Waktu itu, perjalanan haji sudah diatur oleh pemerintah.
Selanjutnya, abad ke-16 minat warga Indonesia menunaikan ibadah haji semakin bertambah. Para pedagang muslim pribumi hijrah berdagang ke kawasan Arab Saudi.
Mereka mendatangi beberapa pelabuhan di Arab Saudi, seperti Aden, dan Hormuz. Dalam perjalanan dagang ini, para pedagang meluangkan waktunya untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci.
Saudagar asal Eropa, Louis Berthema mengaku melihat jemaah haji asal Indonesia di Mekkah tahun 1503.
Sekretaris Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam, Drs. H. Erizal Abdullah, MH menukilkan buku historiografi haji Indonesia karya M. Shaleh Putuhena.
Ia menyebutkan ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di nusantara, corak orang berhaji sudah mulai bergeser.
"Haji dimanfaatkan sebagai salah satu media politik untuk melawan penetrasi asing," kata Erizal kepada penulis beberapa waktu lalu.
Sekitar tahun 1521, lanjutnya, Syarief Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) menunaikan ibadah haji setelah kota asalnya Pasai direbut Portugis.
Tidak hanya berhaji, selama di Mekkah, ia pun berperan sebagai diplomat. Saat itu, ia minta pertolongan Pemerintah Turki Utsmani untuk mengusir Portugis.
Kemudian tahun 1674, seorang tokoh nusantara lainnya, Sultan Abdul Kohar dari Banten juga melakukan perjalanan ke Tanah Suci untuk berhaji dengan menumpang kapal laut.
Ia bergerak dari satu negara ke negara lain. Berapa lama ia sampai di Makkah, kata Erizal, catatan sejarah menerangkan perjalanan selama dua tahun.
"Dua tahun perjalanan ke Mekkah tentu sangat melelahkan," katanya.
Seiring perkembangan pemahaman terhadap Islam semakin bagus, pertengahan abad ke-19, jumlah jemaah haji Indonesia meningkat drastis. Peluang ini tidak disia-siakan oleh Pemerintah Inggris.
Tahun 1858, sebuah kapal Inggris berlabuh di Batavia (Jakarta) untuk mengangkut para jemaah haji. Kapal uap Inggris segera melesat populer.
Tidak ingin kalah, pemerintah Belanda ikut bersaing. Setahun setelah membuka konsulatnya di Jeddah tahun 1872, Belanda memberikan kontrak kepada tiga perusahaan pelayaran.
Perusahaan ini dikenal dengan sebutan sebutan "Kongsi Tiga" untuk mengangkut jemaah calon haji dari Hindia Belanda.
Menurut sejarah, salah satu kisah perjalanan haji pernah ditulis secara detail oleh Prof. DR. H. Buya Hamka. Ia pernah berhaji pada tahun 1927.
Saat itu, Hamka berusia 19 tahun dan masih lajang. la berangkat dari rumahnya di tepi danau Maninjau yang kini masuk Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
Dengan berjalan kaki dan mendaki Kelok 44 menuju Bukittinggi. Kemudian dari sana, ia berangkat ke Padang Sumatera Barat.
"Hamka berangkat menuju Sibolga Sumatera Utara menaiki kapal KPM. Dari Sibolga, ia beralih naik mobil angkutan umum menuju Pematang Siantar. Berbekal uang 500 gulden, ia naik kapal Karimata milik Stoomavaart Maatschappij Nederland, dari Belawan menuju Jeddah," ujar Erizal.
Menurut mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat yang pertama, Hamka, menyebutkan ada sekitar 64 ribu orang jemaah. Mereka berasal dari seluruh nusantara yang akan berangkat ke Mekkah.
Perjalanan dengan kapal laut sekitar 16 hari. Uniknya, karena lama menempuh perjalanan, tidak sedikit jemaah lajang yang menikah dengan sesama jemaah perempuan.
Perjalanan ke Tanah Suci selama 16 hari yang dialami Hamka lebih cepat dibanding perjalanan para jemaah haji nusantara pada tahun-tahun sebelumnya.
Di mana jika perjalanan sebelumnya bisa membutuhkan waktu sampai dua bulan berada di atas kapal.
Selain perjalanan yang memakan waktu lama, berhaji pada masa itu juga tidak leluasa karena penjajah Belanda mengawasi secara ketat.
"Mengapa begitu? Para tokoh pergerakan yang gigih menentang kolonialisme Belanda adalah mereka yang sudah pulang dari berhaji," terangnya.
Untuk itu, salah satu cara mengontrol mereka adalah dengan memberikan ujian sepulang dari tanah suci. Yang lulus akan mendapat sertifikat bahwa yang bersangkutan telah berhaji.
Surat itu juga menerangkan bahwa yang bersangkutan berhak menggunakan simbol-simbol haji seperti sorban, jubah, atau peci haji.
Hal inilah yang menjadikan haji sebagai lambang status sosial sampai saat ini. Pemerintah Indonesia sendiri secara resmi baru menyentuh penyelenggaraan haji tahun 1950.
Kemudian tahun 1951, jumlah jemaah haji Indonesia sebanyak 9.502 orang. Di mana 384 orang di antaranya meninggal dunia di Tanah Suci. Jumlah petugas hajinya juga sangat sedikit.
"Petugas haji hanya 24 orang dan tim kesehatan 20 orang," rincinya.
Selanjutnya, tahun 1952 merupakan kali pertama jemaah haji Indonesia naik pesawat udara. Namun yang paling dominan tetap naik kapal laut, yakni sebanyak 14.031 orang.
Sedangkan yang naik pesawat hanya 293 orang. Mengapa banyak yang naik kapal laut? Karena perbedaan biaya cukup tinggi.
Jika naik kapal laut, kala itu, dikenakan biaya Rp7.500,00 dan naik pesawat Rp16.691,00. Ongkos naik pesawat lebih mahal, dua kali lipat.
Sehingga sejak tahun 1975, tidak ada lagi jemaah haji yang naik kapal laut. Pemerintah hanya menyediakan angkutan haji melalui udara.
Penyelenggaraan terus mengalami perkembangan. Sehingga tahun 1987, pemerintah mulai membuka partisipasi swasta untuk menjadi penyelenggara haji.
Dulu orang menyebutnya berhaji dengan Ongkos Naik Haji (ONH) plus. Sementara sekarang disebut haji khusus. Biayanya? Tentu saja berbeda, begitu pun jumlah harinya.
Lahirnya Embarkasi Batam
Pembentukan Embarkasi Batam berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Nomor 97/D/2000 tanggal 26 Juli 2000.
Yaitu tentang pembentukan Embarkasi Haji Batam, menandai dibukanya Batam sebagai Embarkasi Haji. Penunjukan tersebut segera diikuti dengan penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan.
Beberapa di antaranya adalah Gedung Asrama Haji di Batam Center, bandara udara internasional yang bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar, dan perangkat-perangkat administrasi seperti Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan, dan lain-lain.
Sebelum ada Asrama Haji Batam Center, warga Kepri yang ingin bepergian haji melalui Embarkasi Medan di Provinsi Sumatera Utara.
Dengan peningkatan jumlah jemaah yang signifikan, akhirnya pemerintah menyelenggarakan sendiri Embarkasi di Kota Batam.
Dan cikal bakal embarkasi pertama kali yang terbentuk di Batam adalah di hotel Pura Jaya Nogsa pada tahun 2000.
"Asrama Haji Batam dibangun sebagai komitmen untuk membantu memenuhi fasilitas infrastruktur embarkasi haji yang berfungsi memberikan pelayanan penerimaan, pemberangkatan, dan pemulangan jemaah," lanjut Erizal.
Sehingga gedung Asrama Haji tersebut harus memenuhi unsur-unsur, kamar penginapan, ruang makan, dapur masak, gudang, bagasi, musala, sarana pelatihan manasik haji, dan lain-lain.
Pembangunan Asrama Haji Batam Centre sepenuhnya dibiayai oleh Otorita Batam (kini BP Batam) dengan anggaran kurang lebih senilai Rp20 miliar.
Tahun 2001 silam, Embarkasi Batam mulai memberikan pelayanan kepada jemaah calon haji Provinsi Riau dan Provinsi Jambi dengan jumlah jemaah 6.650 orang.
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kemudian bergabung dengan Embarkasi Batam pada tahun 2005.
Saat itu, pelayanan haji Embarkasi Batam dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Provinsi Riau Daratan.
Setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menag RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang penetapan Embarkasi dan Debarkasi tahun 2006, jemaah calon haji yang berasal dari Jambi tidak seluruhnya berangkat melalui Embarkasi Batam.
Hanya lima kabupaten atau kota yang masih berangkat melalui Embarkasi Batam, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, dan Kota Jambi.
"Sisanya bergabung dengan Embarkasi Sumatera Barat (Sumbar), karena pertimbangan jarak yang lebih dekat untuk sampai ke embarkasi tersebut," jelas Erizal.
Sejak terbentuknya Kanwil Kanmenag provinsi Kepri tahun 2006, maka Penyelenggaraan Haji Embarkasi Batam dilaksanakan oleh Kanwil Kanmenag Kepri.
Hingga tahun 2009 lalu, jumlah jamaah calon haji yang berangkat melalui Embarkasi Batam sudah mencapai angka 8.000 orang lebih. Rata-rata jumlah jemaah mencapai 9.700 orang setiap tahunnya.
Erizal menyebutkan konsep kedepan masalah Embarkasi Batam akan terus ditingkatkan sesuai International Organization for Standardization (ISO).
Bahkan mulai saat ini sudah digodok oleh para konsultan dan ahli tentang mekanisme dan teknisnya.
Menurutnya, pantia, aparatur, sarana atau prasarana, dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan haji akan memiliki standar khusus.
Seperti fasilitas, konsep pelayanan, petugas haji, setiap ruang ada Closed Circuit Television (CCTV), dan sebagainya.
